Temui Ribuan Buruh, Gatot Pujo Nugroho Janji Revisi UMP Sumut
26 Nov 2012
DELISERDANG | DNA - Ribuan massa yang mengatasnamakan diri dari Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) melakukan aksi ujuk rasa di Lapangan Garuda, Tanjung Morawa Deliserdang, Rabu (21/11/2012). Massa merupakan gabungan berbagai dari berbagai elemen organisasi dan buruh di Kabupaten Deli Serdang serta dari Kota Medan ini berorasi secara bergantian untuk menuntut agar UMP dinaikkan.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini ternyata direspon oleh Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST yang sengaja hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan buruh.
Bahkan dibawah terik matahari, Plt Gubsu rela berbaur dengan para buruh untuk mendengarkan orasi para perwakilan buruh Sumut. Dia berjanji akan memanggil dewan pengupahan untuk melakukan survey ulang dan merevisi UMP yang telah dia tandatangani.
"Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Sumut bahwa hari Jumlat lalu kita juga sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja dan berjanji kepada seluruh elemen buruh dan elemen serikat pekerja yang hadir dalam acara silaturahim dan dialog. Saya sudah tugaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja yakni antara senin pekan depan sampai jumat yang akan datang, untuk segera konsolidasi dengan dewan pengupahan untuk meninjau UMP yang sudah saya tandatangani,” ujar Plt Gubsu.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian ini ternyata direspon oleh Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST yang sengaja hadir untuk mendengarkan langsung tuntutan buruh.
Bahkan dibawah terik matahari, Plt Gubsu rela berbaur dengan para buruh untuk mendengarkan orasi para perwakilan buruh Sumut. Dia berjanji akan memanggil dewan pengupahan untuk melakukan survey ulang dan merevisi UMP yang telah dia tandatangani.
"Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Sumut bahwa hari Jumlat lalu kita juga sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja dan berjanji kepada seluruh elemen buruh dan elemen serikat pekerja yang hadir dalam acara silaturahim dan dialog. Saya sudah tugaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja yakni antara senin pekan depan sampai jumat yang akan datang, untuk segera konsolidasi dengan dewan pengupahan untuk meninjau UMP yang sudah saya tandatangani,” ujar Plt Gubsu.
Terkait tuntutan massa buruh, Gatot mengatakan tidak semuanya menjadi kewenangan pihaknya. Sebagian dari poin-poin tuntutan buruh adalah domain pemerintah pusat, begitupun pihaknya akan ikut merekomendasikan kepada pusat. “Hari ini kami rekomendasikan kepada pemerintah pusat, kami mendukung apa yang menjadi tuntutan saudara," kata Plt Gubsu yang disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa.
Sementara itu, ditempat yang sama, Anggota DPD-RI yang juga mewakil APINDO Sumut Parlindungan Purba mengharapkan unjuk rasa yang digelar agar tertib. "Kita boleh demontrasi berunjuk rasa tapi janganlah sampai anarkis kalau permintaan ini tidak sampai mari kita bicarakan bersama jadi tentang penandatanagan UMP tempo hari tadi ada kesepakatan untuk merevisi kembali silahkan selama itu lewat dewan pengupahan daerah tolong difahamkan pula bahwa pengusaha juga mengalami masalah, karyawan buruhpun menghadapi masalah pemerintahpun menghadapi masalah anggota dewanpun mengalami masalah perlu dihadapi dengan suasana tenang, mari kita sama-sama walaupun panah hujan kita tidak mau suasana ini dipolitisir," ajaknya kepada para pendemo.
Wakil Ketua DPDR Sumut yang juga mengkordinir Komisi E DPRD Sumut Chaidir Ritonga menyampaikan telah menyepakati keputusan Plt Gubsu untuk memanggil dewan pengupahan demi meninjau ulang UMP Provinsi Sumut. "Saya bukan membela pak Gatot, namun kita hari jumat juga telah sepakat akan memangil dewan buruh dan akan meninjau UMP yang terlanjur sudah ditandatangai sebesar Rp 1.305.000," katanya sambil meneriakkan yelyel hidup buruh.
Unjuk rasa buruh menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut yang sudah ditetapkan Rp 1.305.000. Mereka mendesak revisi segera dilakukan dan menetapkan UMP menjadi Rp 2,2 juta. Mereka juga menolak RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena dinilai akan menambah penderitaan buruh.
"Buruh masuk jam 8 pulang jam 4 sedangkan PNS masuk jam 10 pulang jam 12 ini salah satu yang tidak seimbang, tidak produktif maka buruh meminta UMP harus standard PNS II B tidak ada penggajian pengkajian upah , survey itu hanya kebohongan belaka. Kami tuntut UMP dinaikkan," Ujar Pahala Napitupulu dari SBSI 92 dalam orasinya. "Hapusan sistem outsourcing," teriakan para pendemo yang diamini para pendemo yang berdesakan kearah PLT Gubsu.
Para pengunjuk rasa juga memberikan selebaran sebagai tuntutan kepada Plt Gubsu yang isinya pernyataan sikap dari dewan buruh sumatera utara terkait kesejehteraan kaum buruh yang tidak kunjung mendapat perhatian serius sehingga berdamfak hidup kaum buruh yang cukup menderita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar