GATOT: PENERIMA HIBAH

http://gatotpujonugroho.com/gatot-ingatkan-penerima-hibah-amanah/

Gatot Ingatkan Penerima Hibah Amanah

  January 21, 2013

MEDAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumut, dan Kepolisian Daerah Sumut menerima hibah pendanaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut 2013 sebanyak Rp 646,4 milyar. Dana tersebut akan dipakai untuk beragam kebutuhan seperti sosialisasi, transportasi, pengawasan dan pengamanan pesta rakyat Sumut, yang rencananya diselenggarakan pada Rabu 7 Maret 2013.

Kepastian turunnya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut disampaikan oleh Plt Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST, di Rumah Dinas Gubernur, Kota Medan, Senin (21/1), saat acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Penandatanganan Naskah Hibah dilakukan oleh Gatot bersama Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution, dan Ketua Panwaslu Sumut David Susanto. Sementara itu hadir sebagai saksi proses tersebut adalah Sekda Sumut Nurdin Lubis, Danlanud Kolonel Pnb Bowo Budiarto SE, Komandan Lantamal Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi, Ketua DPRD Sumut H Saleh Ban gun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan perwakilan partai politik peserta pilgub 2013.

“Total dana hibah yang dipersiapkan pemerintah provinsi melalui APBD 2012 dan APBD 2013 adalah sekitar 646,4 milyar rupiah. Angka tersebut sangat besar, karena itu kami harapkan semua pihak bertanggung jawab terhadap pemakaian uang rakyat tersebut,” papar Gatot.

Gatot pun merinci setiap anggaran yang akan menjadi operasional pelaksanaan pesta rakyat Medan pada 7 Maret 2013 tersebut. Untuk sumber dana APBD 2012 akan diserahkan kepada KPU sebanyak Rp 150 milyar, dan Panwaslu sebanyak Rp 36,1 milyar. Sementara sumber dana APDB 2013 akan diperuntukan juga bagi KPU sekitar Rp 332,58 milyar, Panwaslu Rp 40,66 milyar, dan Polda Sumut sebesar Rp 87 milyar selaku koordinator keamanan pelaksana pilgub Sumut 2013.

Gatot mengingatkan agar penerima dana rakyat harus menjaga amanah. Pelaksana kegiatan pilgub, tambah Gatot, yaitu KPU harus bisa menjadikan kegiatan ini benar-benar pesta rakyat yang bisa menghasilkan pemimpin Sumut yang menjadi pemimpin semua warga Sumut siapapun pemenangnya.

“Kegiatan pilgub ini harus menjadi success story bagi Sumut untuk mendapatkan pemimpin terbaik bagi Sumut,” harapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sumut Drs Eddy Syofian menyampaikan data terkait perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pilgub Sumut. Data Pusat Studi Konflik USU mencatat bahwa 66 persen masyarakat Sumut belum mengetahui tanggal pelaksanaan pilgub, dan 63 persen belum mengetahui jumlah kandidat cagub dan cawagub Sumut.

Data itu juga menerangkan soal sosialisasi masih terpaku hanya ke surat kabar, dan belum memaksimalkan peran televisi dan radio yang jumlah pendengarnya jauh lebih luas. “Hasil studi ini mengatakan bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat mengikuti pesta rakyat memilih pemimpinnya,” jelas Eddy.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution berjanji akan melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Ia tidak memungkiri proses demokrasi membutuhkan besar saat sepakat mengadakan pilkada.

“Dana besar tersebut bagian dari komitmen yang harus dimanfaatkan secara positif bagi pembangunan Sumut. Kami akan meminta pendampingan dan konsultasi kepada KPK bagaimana tata kelola keuangan agar semuanya berjalan lancar dan sesuai aturan,” kata Irham.

Sementara menanggapi hasil studi yang dipaparkan di atas, Irham pun berharap bantuan penuh dari pemprov dan partai politik untuk turut mensosialisasikan secara luas ke akar rumput masing-masing. KPU pun berencana dalam siwa waktu yang sempit menjelang masa kampanye 18 Februari-3 Maret dapat melakukan pembaruan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kini telah tercatat sekitar 10,4 juta konstituen. “KPU akan melakukan perubahan DPT sekali lagi,” imbuhnya.

Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro dalam sambutannya menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap dana operasional yang diamanatkan kepada institusinya. Bahkan secara tegas pun ia menyatakan kesiapan untuk mengelola dana sebesar Rp 87 milyar untuk dua putaran. “Kami akan bertanggungjawab terhadap uang rakyat itu. Saya mohon diawasi dan dana itu akan kami siapkan untuk dua putaran,” tegas Wisjnu.

 

Wisjnu menghimbau semua pihak tetap menjaga situasi Sumut kondusif terkait pilgub ini. Ia menyadari bahwa gesekan di lapangan mungkin saja terjadi dan pihaknya akan selalu tegas di lapangan untuk menindak siapapun yang bermasalah. Polda, KPU dan Panwaslu, tambahnya, akan duduk bersama merumuskan deklarasi yang harus ditandatangani oleh cagub dan cawagub Sumut agar siap menang dan siap kalah serta selalu mengedepankan kedamaian saat berkampanye. “Jangan melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan diri kita sendiri di Sumut,” kata Wisjnu.